> ## Content Index > Fetch the complete content index at: https://pogau.co/llms.txt > Use this file to discover other available public pages before exploring further. # Saat Pendidikan Semakin Terdigitalisasi, Dahiango Terhambat Koneksi Internet - URL: https://pogau.co/saat-pendidikan-semakin-terdigitalisasi-dahiango-terhambat-koneksi-internet/ - Published: 2026-10-05T08:23:29.000Z - Updated: 2026-10-06T08:22:45.000Z - Description: “Kalau perhitungan sa gunakan batu" Darlin Maria - Author: Sadli Saleh - Tags: Mendalam, Perspektif, Berita-utama, #berita-utama Di depan kelas berwarna putih pudar mengkusam, La Imi Petrus (49), duduk sambil memandangi bukit yang berlatar belakang sekolah tempat ia mengajar pada pertengahan September 2026 lalu. Sekolah itu, SD Dahiango, sebuah desa di pedalaman Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Sudah 19 tahun Pak La Imi menghabiskan waktunya di ruang kelas, mengajar di sekolah itu serta hidup berdampingan dengan kesenjangan akses internet. “Kita pusing. Kita mau bagaimana. Sama saja *ko* bunuh saya kasihkan *link* ini,” katanya. Seperti itu La Imi Petrus menggambarkan kesehariannya di sekolah. Ia tak bisa membuka tautan (*link)* pelajaran dan tugas tambahan dari kepala sekolahnya. Terkadang ketika berkumpul dalam suatu kegiatan kabupaten bersama teman-temannya dari sekolah lain yang cenderung bagus dan stabil jaringan internet di sekolahnya, La Imi sering mendapatkan perintah, “Buka *link* nya saja, Pak.” “Iya (tak masalah), bagi mereka yang bagus jaringan internetnya, tapi bagi kami bagaimana?” gugatnya dalam hati. La Imi Petrus guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK). Ia mulai mengajar di sekolah itu sejak 2007\. Saat itu SD Dahiango masih berstatus filial Desa Kanapa-napa. Setahun kemudian SD Dahiango dinegerikan. La Imi turut serta memperjuangkan keberadaan sekolah itu hingga diakui oleh negara. Sebelum sekolah itu berdiri di Desa Dahiango, mayoritas anak-anak yang sudah berumur 10 tahun belum mendapatkan akses pendidikan layak. Karenanya, La Imi berinisiatif membuka sekolah itu dan mengajar anak-anak di desanya meskipun hingga saat ini dia masih berstatus sebagai Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (P3K PW). Hampir dua dekade kemudian La Imi berada di ruangan yang sama mengajar PJOK. Ia mengajarkan olahraga, gerakan, permainan, dan bagaimana tubuh bergerak. Namun, dalam pelajaran yang membutuhkan alat peraga gerak tambahan berupa video seperti itu, La Imi kelimpungan. Padahal ia ingin menunjukkan ke murid-muridnya menggunakan video di YouTube bagaimana teknik dan gerakan bermain bola. “Kalau tidak ada jaringan, yah hanya gambar. Tanda panah dia lari ke sana dia lari ke sini, tapi cara larinya seperti apa mereka tidak tahu,” tuturnya. Bagi La Imi, jelas sekali perbedaan memperagakan antara gambar dan video sewaktu mengajar. Sepengetahuannya, anak-anak lebih mudah memahami melihat gerakan secara langsung. Ketika hanya mendengarkan penjelasan, anak-anak cenderung kehilangan fokus dan perhatian. “Kalau ada videonya, lebih enak memperagakannya. Mereka lihat itu, mereka nonton itu,” sambungnya. Suatu waktu, La Imi membawa anak-anak ke lapangan menonton pertandingan sepak bola antar SD se-Kecamatan Mawasangka. Di sana anak-anak melihat secara langsung bagaimana orang lain bermain bola. Sekembalinya ke sekolah, anak-anak langsung mempraktikkan apa yang mereka lihat di lapangan. “Oh begini *pale* cara mainnya,” kata La Imi menirukan ucapan anak-anak didiknya. Namun, pengalaman seperti itu tidak selalu bisa dilakukan setiap saat. Karena papan tulis digital bantuan pemerintah pusat tak berfungsi ketika menonton video secara daring, lantaran susah sinyal. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Bukit-di-Depan-Sekolah-Tempat-La-Imi-Cari-Jaringan-Internet.png) ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/La-Imi-Memperlihatkan-Tautan-Tapi-Tak-Bisa-di-Buka-Karena-Tak-ada-Sinyal-Internet.png) La Imi seringkali naik bukit dibelakang sekolah mencari jaringan internet lantaran di sekolah tak bisa membuka tautan. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co) **Terhambat Bentang Alam Pedalaman** Secara geografis, Desa Dahiango berada di pedalaman daratan Buton Tengah. Wilayahnya diapit desa-desa dari dua kecamatan. Kecamatan Mawasangka melalui Desa Kanapa-napa dan Desa Terapung (Waburense) serta Kecamatan Gu melalui Desa Bantea. Dahiango berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Muna, yang meliputi Desa Marobo, Bone Tondo, Bone Kansitalae, dan Waleale. Desa-desa itu membentuk bentang wilayah pedalaman yang menghubungkan Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Jika perjalanan dimulai dari Kota Kendari melalui jalur darat, salah satu rute yang dapat ditempuh adalah menuju Pelabuhan Feri Torobulu, lalu menyeberang ke Tampo di Kabupaten Muna. Dari Tampo, perjalanan dilanjutkan menyusuri jalan poros Tampo – Wamengkoli. Setelah tiba di Desa Lakapera, Buton Tengah, perjalanan berbelok menuju Bantea di Kecamatan Gu. Dari sana, kendaraan melintasi Waleale, Bone Kansitalae, dan Bone Tondo sebelum akhirnya mencapai Dahiango. Keseluruhan perjalanan dari Kendari membutuhkan waktu sekitar enam jam, bergantung pada waktu penyeberangan dan kondisi perjalanan. Namun, rute berbeda ditempuh jika perjalanan dimulai dari Kota Baubau. Dari kota itu, perjalanan dimulai dengan menyeberangi laut melalui Pelabuhan Feri Batulo menuju Wamengkoli di Kecamatan Lakudo. Setibanya di Wamengkoli, kendaraan bergerak menuju Mawasangka. Dari Mawasangka, perjalanan dilanjutkan melalui jalur Waburense - Kanapa-napa, sebelum berbelok menuju Dahiango. Estimasi perjalanan dari Baubau menuju Dahiango membutuhkan waktu kurang lebih tiga jam. Kondisi bentang alam itu yang membuat Dahiango jauh dari akses internet. Sering kali dia harus menuju atas bukit untuk mendapatkan koneksi tersebut. La Imi bahkan sampai membawa obat nyamuk (Baygon) ke atas bukit agar ia bisa bertahan lama di sana menunggu informasi dari luar. Ia juga pernah hampir terlambat mendaftar Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh sertifikat pendidik yang tersisa dua hari lagi. Ia berlari cepat-cepat dan mengerjakan itu dengan penuh tergesa gesa. “Kami selalu terlambat karena tidak ada akses internet ini,” tuturnya. Akses internet sangat penting bagi La Imi. Ia membutuhkannya untuk mencari bahan ajar, berkonsultasi, mendapatkan informasi dari Kabupaten dan Dinas Pendidikan, hingga perkembangan teknologi pendidikan yang berbasis digital saat ini. Masalah muncul ketika informasi yang datang berupa tautanyang disarankan atau diminta kepada siswa dan guru agar membuka tautan itu. Di Dahiango tautan itu tidak bisa dibuka. Jangankan siswa, La Imi sendiri tak bisa membuka tautan itu. Bagaimana bisa siswa diminta membuka tautansementara ia sendiri tak bisa membukanya? Akhirnya La Imi melewati tugas itu. “Mau buka bagaimana tidak ada jaringan. Ya ketinggalan,” ucap La Imi. La Imi memiliki telepon pintar. Ia sering membeli paket data internet Rp 50 ribu per bulan yang berisi kuota internet 17 GB. Namun, kuota itu selalu banyak sisa, tidak habis lantaran susah sinyal. Bahkan dari 17 GB hanya 7 GB yang terpakai. Di Dahiango, mempunyai telepon pintar tidak secara otomatis membuat seseorang terakses ke dunia digital yang serba canggih seperti sekarang ini. Di sana, alat canggih itu menjadi anomali dan fenomena baru. “Sama saja tidak ada fungsinya untuk kita gunakan karena tidak ada jaringan itu,” ujar La Imi. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/La-Imi-Petrus-dan-Papan-Tulis-Digital-2.png) ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Siswa-Salim-dengan-La-Imi.png) Pak La Imi hanya mampu memandangi papan tulis digital dan tak bisa mengoperasikannya dengan baik lantaran tak ada jaringan internet di sekolah. Tapi ia optimis siswa di Dahiango akan **melek* digital suatu saat nanti. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co). La Imi bilang, bukan hanya dia yang terdampak. Ia melihat sisi kesenjangan akses internet di Dahiango tak sebatas pada tugas atau materi pelajaran. Minimnya akses internet juga membuat anak-anak di Dahiango tidak mengenal teknologi digital alias gagap teknologi (gaptek). Anak anak di desa lain mungkin sudah menjadikan alat teknologi dan aksesnya bagian dari keseharian, tetapi di sana tidak. “Buka Google. Apa itu Google? Mereka (anak-anak muridnya) tidak tahu,” ucap La Imi menirukan ucapan anak-anak. Sudah 19 tahun La Imi beradaptasi dengan kondisi akses internet seperti itu. Tak ada internet, ia mengajar manual. Ketika tak bisa membuka video, ia menggambar secara manual. Ketika tautan tak bisa diakses, ia mencari materi lain. Bahkan ketika informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten belum datang, ia pergi ke bukit berkilo-kilo jauhnya untuk mencari sinyal. “Mau tidak mau saya harus ubah. Tidak sama dengan yang punya internet. Saya juga punya cara tersendiri bagaimana mengajar di daerah pedalaman (Dahiango) begini,” katanya sambil menarik napas dalam-dalam. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/COVER-1-1.png) ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Darlin-Maria-dan-Murid2-nya-di-Dalam-Kelas.png) Darlin Maria mengajar perhitungan menggunakan batu. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co) **Perhitungan Menggunakan Batu** Kalau La Imi mengakali mata pelajaran berbasis digital dengan cara menggambar, Darlin Maria tidak. Ia menggunakan buku yang tersedia di sekolah dan lingkungan dan alam sekitarnya. Ia kerap menggunakan media peraga berupa rumput dan pohon. “Kalau perhitungan *sa* gunakan batu. Sedih, Pak,” gumam Darlin. Darlin Maria berusia 35 tahun. Ia berasal dari Desa Lakapera, tapi kini sudah menetap di Dahiango. Di Sekolah, ia mengajar kelas satu. Sejak 2012 Darlin sudah mengajar di sekolah itu sebagai guru honorer di Universitas Terbuka hingga 2019 ia menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Ia mengajar hampir semua mata pelajaran kecuali PJOK dan Agama. Namun, ketika mata pelajaran yang ia ajarkan mensyaratkan akses digital berupa tautan pembelajaran, Darlin bingung. Terkadang ia menempuh 20 km perjalanan meninggalkan Dahiango hanya untuk mencari jaringan internet yang stabil. Di sana, ia lalu mengunduh materi pelajaran yang nantinya akan dia ajarkan ke anak-anak. “Kalau ada ongkos juga yah mungkin kita bisa bolak-balik, tapi kalau tidak ada ongkos yah bermalam saja,” tutur Darlin menceritakan pengalamannya. Dia kadang membawa anak-anak jika mengikuti Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA). Sebuah mata pelajaran pilihan yang ditetapkan sesuai Permendikdasmen Nomor 13, tujuannya membekali kemampuan siswa memecahkan masalah melalui pendekatan teknologi. Untuk mengajarkan itu, ia bahkan bisa menghabiskan waktu hingga dua malam di ibu kota Kecamatan Mawasangka. “Butuh biayalah, bisa Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu, tergantung keadaan,” tutur Darlin. Begitulah aktivitas belajar mengajar di SD Dahiango. Ada sesuatu yang sifatnya sederhana tentang anak-anak muridnya menurut Darlin. Ketika ia memperlihatkan foto dan video dalam proses mengajarnya, anak-anak cenderung lebih senang bahkan responnya juga berbeda. Lebih semangat. “Mungkin karena jarang mereka lihat,” kata Darlin. Namun, pengalaman seperti itu langka karena akses internet di sana belum menjadi bagian dari keseharian mereka. Terhitung empat belas tahun ia mengajar sejak 2012\. Selama itu pula proses belajar di SD Dahiango berlangsung secara manual. “Tidak ada *online*,” ujar Darlin. Untuk mendapatkan jaringan internet stabil, ia pergi ke Mawasangka atau Waburense. “Daripada menunggu di bukit, di situ juga lama,” keluhnya. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/La-Haja-di-Depan-Rumah-nya.png) ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/La-Haja-Duduk-di-Depan-Rumah.png) Potret La Haja yang tak punya telepon pintar dan telepon genggam. Ia juga bilang; sudah putus sekolah sejak kelas dua SD. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co) Di depan rumah kayu berdinding papan dan atap seng bekas, duduk seorang pemuda beserta dua anaknya. Namanya La Haja (40), saya menghampirinya dan menanyakan bagaimana kondisi jaringan internet di Dahiango. “Kalau saya tidak ada *hand phone* (HP),” jawab nya pendek. Meski begitu, ketika ingin berkomunikasi, La Haja bergantung kepada orang-orang di sekitarnya. Kadang ia meminjam telepon sepupunya atau kakaknya. walaupun sudah memegang ponsel untuk segera berkomunikasi, masalah baru La Haja adalah jaringan. “Kalau di sini, paling susah itu jaringan. Susah,” kata La Haja. “Kecuali kita naik di gunung. Gunung di situ, di atas lagi, di balai desa,” sambungnya. Jauh dari rumah La Haja, seorang perempuan sedang duduk bersila bersama Ibu dan adiknya di halaman depan rumah. Namanya Darni Marselina (23). Ibu muda itu juga punya keluhan sama seperti warga lain mengenai kesenjangan akses internet di Dahiango. “Kurang bagus,” keluh Darni. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Darni-dan-Keluarga.png) Darni di sebelah kiri ditemani adik dan Ibu nya. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co Koneksi internet yang dirasakan Darni selama hidup di Dahiango; susah *loading.* Hanya bisa telepon non internet. Itu pun susah apalagi ingin mencari pengetahuan atau ingin menambah wawasan dari dunia luar, itu cenderung sulit. “Kecuali naik gunung,” kata Darni. Di keluarga Darni ada saudaranya yang masih sekolah. Adiknya duduk di bangku sekolah dasar sedangkan sepupunya duduk di bangku sekolah menengah pertama (SMP). Ketika ditanya apakah jaringan internet di sekitar SMP lebih baik? “Tidak. Sama saja,” jawab Darni. **Kelas Informatika Tanpa Komputer** Saya pun menuju SMP Satu Atap (Satap) Dahiango. Jaraknya kurang lebih satu kilo meter dari rumah Darni. Di sana duduk seorang siswi kelas IX (sembilan). Namanya Lusiana Osin, teman-teman kelasnya memanggil nya Osin, usianya 14 tahun. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Osin-Duduk-di-Depan-Kelas-1.png) ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Osin-di-Kantin-Sekolah-dkk..png) Lusiana Osin (14) Kelas sembilan SMP Satap Dahiango. (Foto: Sadli saleh/Pogau.co) Suatu hari, sepulang sekolah, Osin membawa tugas yang mana tugas itu membutuhkan akses internet. Anak itu cukup sadar kalau pekerjaan rumah (PR) itu sulit dikerjakan di Dahiango karena terkendala jaringan internet. Osin pun meminta bantuan ayahnya. “Ayah, antar saya cari jaringan” kata Osin menirukan suaranya ke ayahnya. Ayah osin lalu mengambil motornya membawa Osin menuju pertigaan Mawasangka, jaraknya kurang lebih 25 kilo meter dari Dahiango dengan kondisi jalan yang rusak tak beraspal dan berlubang. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Pondok2-Tempat-Oisn-Kerjakan-Tugas--Fokus-.png) ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Pondok2-Tempat-Osin-Kerjakan-Tugas--Pondok-.png) Pertigaan desa Kanapa-napa - Waburense - Mawasangka. Disini tempat Osin mengerjakan tugas pelajaran sekolah berbasis digital dan ditemani ayah nya. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.Co) Di pertigaan itu, arah kanan menuju Desa Waburense, ke kiri menuju Mawasangka. Di sekitar persimpangan itu terdapat pondok-pondok kecil. Di situlah Osin dan Ayah nya berhenti, bukan untuk beristirahat tapi untuk belajar. “Sa kerjakan tugas di situ, Ayah ku *da* temani saya,” ceritanya. Ada beberapa mata pelajaran (mapel) yang menurut Osin membutuhkan jaringan untuk mengerjakannya. Di antaranya; Bahasa Inggris, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Matematika. Pelajaran-pelajaran itu yang selalu diberikan tautan untuk mengerjakannya. Namun, ada satu pelajaran yang membuat kesenjangan akses internet semakin kental di Dahiango menurut Osin. Informatika. Pelajaran itu mengenalkan siswa pada teknologi, tetapi ketika saya menanyakan ke Osin apakah bisa mengoperasikan leptop? “Belum bisa,” jawabnya singkat. “Mengapa?” tanya saya. “Karena susah praktiknya, tidak ada koneksi internet, tidak ada juga komputer,” gumam Osin. Di sekolah, hanya guru yang mempraktikkan sementara siswa hanya memperhatikan dengan saksama. Osin juga mempunyai adik yang sedang duduk di sekolah dasar. Ketika saya menanyakan apakah adiknya mengetahui *Google,* Osin menjawab singkat, ““Tidak.” Tak lama berselang, Osin menghapus air matanya. Secara emosional, ada rasa prihatin dari dalam dirinya melihat ketimpangan itu. Tak hanya adiknya, anak-anak lain seusia adiknya masih banyak yang tidak mengenal teknologi. Bahkan di usianya yang masih sekecil itu, ia sudah memikirkan nasib adik-adik tingkatnya. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Potret-Wajah-Anak-SD-Dahiango-di-Depan-Kantin.png) Potret siswa SD Dahiango yang tak tahu apa itu google? (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co). Di SMP satu atap (Satap) desa Dahiango itu, Rahmawati dihadapkan dengan ruangan kerja berbeda. Ruang kelas tempat ia mengajar berada di Dahiango tetapi ketika ada pekerjaannya yang berhubungan dengan administrasi sekolah dan itu membutuhkan internet, ia harus lembur dan mengerjakannya di rumah. “Mau kerja bagaimana? Tidak bisa di sini,” tutur Rahmawati. Ibu guru 40 tahun itu berdomisili di Desa Waburense. Jaringan internet di desa itu cenderung stabil. Rahmawati bilang, selain di Waburense, pekerjaan administrasi daring salah satunya pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), sering dikerjakan di Mawasangka. “Seandainya ada jaringan di sini, pasti dikerjakan di sini,” sambungnya. Rahma bercerita, dulu Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah, mewajibkan seluruh guru melakukan pemeriksaan sidik jari untuk mengkonfirmasi kehadiran. Namun, semenjak 2024, sistem kehadiran itu diganti dengan absensi daring*.* “Kita mau absen bagaimana, kalau tidak ada jaringan,” ungkap Rahma. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Rahmawati-Berdiri-Disamping-Papan-Tulis-Digital.png) Rahmawati berdiri disamping papan tulis digital bantuan pemerintah pusat yang tak bisa ia gunakan karena tidak ada jaringan internet. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co) **Ketinggalan adalah Konsekuensi** Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Tengah, Amaludin, mengakui keterbatasan akses internet di daerah pelosok seperti Dahiango masih sangat terbatas. Hal itu juga kata dia yang mempengaruhi pembelajaran digital, asesmen, dan penggunaan perangkat teknologi. Amal mengungkapkan, dirinya baru beberapa bulan terakhir bertugas di Buton Tengah. Sebelumnya, ia merupakan dosen di Universitas Halu Oleo (UHO) Kendari. Sebab masa tugasnya yang masih singkat, ia bilang belum menerima keluhan sekolah mengenai persoalan internet di Dahiango. “Bahwa di sana (Dahiango) memiliki keterbatasan internet memang benar,” ungkapnya Meski internet di Dahiango terbatas, Amal berujar, sejauh sepengetahuannya belum ada laporan keterlambatan administrasi sekolah di Dahiango akibat masalah jaringan. “Sepengetahuan saya mereka tidak pernah alami itu karena pihak sekolah selalu melakukan di luar sekolah,” ujar Amal. Amal juga merujuk Peraturan Bupati Tengah Nomor 20 Tahun 2023\. Menurut keterangannya, Perbup itu mengatur dukungan bagi satuan pendidikan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses platform teknologi pendidikan. Namun, Amal tidak merinci bentuk dukungan apa yang sudah diterima di Dahiango. Ketika ditanya apa yang akan terjadi jika kondisi internet di Dahiango terus mengalami ketimpangan sementara sistem pendidikan semakin digital, Amal menjawab; itu merupakan sebuah konsekuensi. “Konsekuensinya mungkin siswa di daerah pelosok (seperti Dahiango) akan ketinggalan materi digitalisasi,” katanya. Namun begitu, Amal mengatakan akan mengupayakan agar pemerintah pusat mau memberi perhatian melalui jaringan internet gratis khusus di daerah pelosok. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Peta-Kualitas-Jaringan-Internet-Buteng-4.png) Peta kualitas jaringan internet Buton Tengah, (Sumber: Komdigi Buton Tengah, nPerf. Olah Data: Sadli Saleh/Pogau.co) **Tambahan Beban Warga yang Rentan** Kepala Divisi Akses Internet SAFEnet, Unggul Sagena, menyikapi pengalaman Lusiana Osin (14), siswa SMP Satap Dahiango, La Imi Petrus, dan Darlin Maria, tidak semestinya dibaca sebagai cerita kegigihan guru dan siswa menghadapi keterbatasan. Unggul melihat, hal itu merupakan beban pemenuhan hak yang berpindah dari warga ke negara. “Guru di Dahiango membayar dengan waktu, tenaga, bahkan keselamatan, untuk sesuatu yang seharusnya disediakan oleh negara,” ungkap Unggul. Sebab bagi SAFEnet, akses adalah pilar pertama hak digital. Tanpa akses, hak memperoleh informasi (Pasal 28F UUD 1945) dan hak atas pendidikan (pasal 31) tidak bisa dinikmati sepenuhnya. Di atas kertas, siswa di Dahiango mengikuti kurikulum sama dengan siswa di kota, tetapi pengalaman mereka belum tentu sama. Karena menurut SAFEnet, kesenjangan semacam itu dapat tersembunyi dalam administrasi pendidikan. “Kenyataannya, isi yang mereka terima berbeda. Yang terjadi adalah kurikulum yang sampai ke siswa Dahiango ditentukan oleh kualitas jaringan,” ujar Unggul. Menurut SAFEnet, kesenjangan digital tidak mesti diukur dengan tidak adanya akses, tetapi berapa harga yang harus dibayar untuk mendapatkannya. Ketika di kota cukup membayar kuota, siswa dan guru di Dahiango harus membayar ongkos transportasi, waktu tempuh, dan risiko di perjalanan. “Ini bersifat regresif. Biaya tambahan justru ditanggung warga yang secara ekonomi biasanya lebih rentan. Yang paling mungkin tertinggal adalah adalah anak dari tanpa kendaraan, siswa perempuan yang lebih dibatasi berpergian jauh, dan anak dengan disabilitas,” terang Unggul. Menurut Unggul, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah seharusnya melihat ketimpangan kesempatan belajar di Dahiango secara jangka panjang. Jika kesenjangan akses internet terus dibiarkan, maka masalah di Dahiango semakin menumpuk dari waktu ke waktu. Siswa yang terkoneksi seperti di kota dapat mencari penjelasan tambahan setelah pulang sekolah, menonton ulang video, berlatih soal, serta mencari sumber pengetahuan di luar buku yang tersedia. Sedangkan di Dahiango hanya bergantung pada guru dan buku yang tersedia. “Selisih per hari mungkin terlihat kecil, tapi kalau dikalikan semester demi semester, hasilnya jurang yang lebar. Yang terjadi adalah kesetaraan formal (kurikulum sama) tanpa kesetaraan nyata,” sebut Unggul. “Ironisnya, anak di daerah dengan dengan sumber belajar terbatas justru yang paling membutuhkan sumber tambahan dari internet,” sambungya. Jika hal itu terus dibiarkan, menurut Unggul, dampaknya bisa menjadi lintas generasi. Karena ketimpangan hari ini menjadi ketimpangan kesempatan hidup di masa depan. “Takutnya, ketertinggalan ini dinormalisasi. Warga dan pemerintah lama-lama menganggap kondisi di Dahiango ini wajar, sehingga tidak lagi dilihat sebagai masalah hak digital,” pungkas Unggul. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/GRAFIK-KUALITAS-JARINGAN-INTERNET-BUTON-TENGAH_FIX-1.png) Grafik kualitas jaringan internet Buton Tengah. (Sumber: nPerf. Olah Data: Sadli Saleh/Pogau.co). Berdasarkan pengujian kualitas jaringan yang saya lakukan secara mandiri menggunakan aplikasi *nPerf* sebanyak tiga kali di SD Dahiango, jaringan di Dahiango menunjukkan adanya ketimpangan koneksi internet. Dalam tiga kali percobaan, perangkat saya hanya mendeteksi jaringan Telkomsel dengan teknologi 2G (EDGE). Tools bahkan tidak berhasil melanjutkan pengujian ke tahap pengukuran kecepatan unduh, unggah, dan latensi. Dinas Komunikasi dan Gigital (Komdigi) Kabupaten Buton Tengah, mencatat, dari 67 Desa di Buton Tengah, wilayah Dahiango merupakan satu-satunya daerah yang menghampiri kategori titik mati tanpa internet (*blank spot*). “Tidak juga *blank*, ada jih sinyal, cuma belum maksimal,” kata Asrin Wazir, Kepala Bidang Informasi, dan Komunikasi Publik, Komdigi, Buton Tengah. Menurut Komdigi, kondisi geografis Buton Tengah khususnya Dahiango yang bergunung, lembah serta posisinya yang berada di pedalaman, mempengaruhi bagaimana infrastruktur telekomunikasi di tempatkan. Pada tahun 2014, instalasi fiber optik di Buton Tengah mulai dibangun. Komdigi Buton Tengah menyebut, jalurnya masuk melalui kawasan pantai Katembe, Boneoge, (Kecamatan Lakudo), lalu menuju jalan poros Wamengkoli hingga mengarah ke Kabupaten Muna. Komdigi Buton Tengah menilai, fiber optik lebih cepat dan efisien karena menggunakan kabel bawah tanah sebagai jalur transmisinya. Namun, keberadaan kabel itu tidak secara otomatis membuat setiap rumah, gereja, dan sekolah-sekolah di desa Dahiango memperoleh akses internet yang layak. “Kalau yang dibangun itu hanya jaringan yang di jalan poros. Kalau untuk jalur (pedalaman dan terpencil) belum dibangun,” jelas Komdigi. Ketika ditanya mengapa sejumlah daerah di Buton Tengah, khususnya desa Dahiango belum mendapatkan akses internet yang layak, Komdigi Buton Tengah menjawab bahwa kendala kewenangan untuk eksekusinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. “Kita di daerah sudah punya data. Di daerah mana saja yang masih membutuhkan jaringan internet,” jawab Komdigi. Meski begitu, Unggul mengingatkan agar Komdigi Buton Tengah tidak cuma mengandalkan klaim bahwa masih “ada *jih* sinyal.” Unggul berujar, hal itu tidak cukup. Menurutnya, ada lima hal yang harus bisa dipenuhi pemerintah. Pertama, koneksi internet harus tersedia di tempat orang belajar (sekolah dan rumah), bukan di titik tertentu. Kedua, cukup cepat dan stabil untuk video dan aplikasi belajar. Ketiga bisa dipakai setiap hari. Keempat, terjangkau biayanya. Kelima, didukung perangkat dan listrik yang memadai. Menyikapi hambatan akses internet yang berdampak terhadap pendidikan warga di Desa Dahiango, akademisi Telekomunikasi Universitas Dayanu Iksanuddin (Unidayan) Kota Baubau, Fajar, mengatakan secara teknis yang terjadi di Dahiango dikenal dengan batas cakupan signal (*edge of coverage*). “Ponsel sudah mendekati ambang batas sensivitas antena perangkatnya,” kata Fajar. Mengonfirmasi adanya jaringan internet di atas gunung tetapi masih terjadi *loading* dalam waktu cukup lama saat digunakan, Fajar mengatakan hal itu terjadi karena kurangnya *bandwith* internet. “Ponsel terhubung dengan BTS, tetapi pas mau kirim data, *bandwidth*\-nya terbatas,” ujarnya. Menurut Fajar, hal itu terjadi karena beberapa faktor, termasuk jarak dari menara pemancar (BTS), penghalang fisik, kapasitas BTS, dan frekuensi. Bahkan kondisi topografi dengan adanya pegunungan dan hutan lebat, kata Fajar, dapat memantulkan sinyal. “Kalau jarak semakin jauh maka sinyal akan makin rendah. Itu teori Fisika dasar, semakin panjang hantaran maka hambatannya semakin besar,” terang Fajar. Fajar menilai kondisi akses internet di Desa Dahiango tidak sesuai kebutuhan pendidikan berbasis digital. Karena berdasarkan geografis, Dahiango berada di jurang jangkauan BTS sehingga internet tidak dapat digunakan secara memadai. “Kalau sudah seperti ini tidak cocok untuk pendidikan berbasis digital,” pungkas Fajar. Di tengah keterbatasan itu, masyarakat Dahiango telah menemukan caranya sendiri bagaimana untuk bertahan tanpa bantuan pemerintah. Guru membawa materi digital secara *offline*, administrasi dikerjakan ketika menemukan jaringan, dan ada pula yang keluar dari Dahiango untuk mengerjakan tugas. Namun, menurut Unggul, kemampuan beradaptasi itu tidak boleh menggeser pertanyaan tentang siapa yang seharusnya memastikan akess internet tersedia di Dahiango karena pengalaman guru dan siswa di Dahiango merupakan bentuk eksklusi digital. “Hambatan ini harus dilihat sebagai kegagalan negara memenuhi hak, bukan sekadar keterbatasan teknis. Ketangguhan mereka patut dihargai, tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pemenuhan hak,” tegas Unggul. Apalagi, lanjut Unggul, Pasal 28F dan pasal 31 UUD 1945 tidak membedakan anak di kota dengan anak di Dahiango. ![](https://pogau.co/content/images/2026/10/Potret-Wajah-Anak2-SD-Dahiango-2.png) Mereka juga punya hak yang sama dengan anak di Kota. (Foto: Sadli Saleh/Pogau.co) La imi masih terus memandangi bukit di belakang sekolah tempat ia mencari sinyal. Sesekali ia menunjukkan ke saya, di sana, di bawah pohon yang masih tinggi dan rindang tempat ia biasa duduk. Namun, masih ada secerca harapan dari dia yang menurut saya tidak rumit. “Bagaimana pun teknologi akan melihat kita dengan kondisi keadaan di sini. Mudah-mudahan mereka dapat membantu kita untuk jaringan internet ini supaya kita punya anak anak juga tidak ketinggalan dengan daerah-daerah yang bagus jaringan internetnya,” tutup La Imi. > Liputan ini dikerjakan dengan dukungan beasiswa Liputan Isu Hak Digital SAFEnet 2026.