Buton Tengah Akan Jadi Kawasan Transmigrasi Maritim Berbasis Budidaya Lobster
Program yang dirancang Kementrian Transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan masyarakat lokal dan transmigran dari luar daerah dalam satu kawasan usaha produktif.
Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, mengusulkan pembukaan kawasan transmigrasi maritim atau Transmarin berbasis budidaya lobster. Program yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan masyarakat lokal dan transmigran dari luar daerah dalam satu kawasan usaha produktif.
Bupati Buton Tengah, Azhari, menerangkan budidaya lobster merupakan model transmigrasi yang paling sesuai dengan karakter wilayah Buton Tengah. Karena memiliki perairan dengan beberapa teluk yang dinilai ideal untuk pengembangan keramba, sementara sebagian wilayah daratnya berupa batuan karang dengan lapisan tanah yang relatif tipis sehingga kurang mendukung transmigrasi berbasis pertanian padi.
“Kenapa Buteng cocok tanam lobster? karena Buteng ini di kaki pulau muna. Dan kemudian menghadap pulau flores,” terang Azhari, di Lagili, Mawasangka Timur, Senin, (19/10/2026).
Azhari, menilai kondisi geografis Buton Tengah memiliki keunggulan untuk pengembangan budidaya lobster mutiara. Letak Buton Tengah yang berada di kaki Pulau Muna dan dan kaki Pulau Kabaena yang berhadapan dengan perairan Laut Flores, menjadi salah satu faktor pendukung melimpahnya potensi lobster di kawasan perairan Buton Tengah.
Menurut Azhari, arus laut yang bergerak dari perairan Laut Flores menuju Selat Spelman, di antara Pulau Muna dan Pulau Kabaena, membawa benih lobster ke sejumlah teluk di pesisir Buton Tengah.
Ia menjelaskan, pergerakan arus laut pada musim tertentu memungkinkan benih lobster terbawa hingga memasuki perairan teluk yang memiliki karakteristik lingkungan sesuai untuk pertumbuhannya.
Selain dipengaruhi arus laut, keberadaan tiga teluk di Buton Tengah dinilai menjadi keunggulan tersendiri. Ketiganya, menurut Azhari, memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya lobster menggunakan sistem keramba.
Azhari juga mengatakan, masyarakat pesisir Buton Tengah, khususnya di wilayah Mawasangka, telah menjalankan praktik budidaya lobster selama puluhan tahun dan menunjukkan hasil yang menjanjikan.
Karakter perairan yang didominasi terumbu karang dan pasir putih juga dinilai mendukung pengembangan lobster mutiara, salah satu komoditas perikanan bernilai ekonomi tinggi yang memiliki pasar ekspor.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dirujuk Azhari, sebanyak 240 ton lobster ukuran muda atau baby lobster, telah diperdagangkan dari Buton Tengah sepanjang 2025. Data tersebut, kata Azhari, menunjukkan besarnya potensi komoditas lobster sekaligus peluang untuk meningkatkan nilai tambah berbasis budidaya di lokalan Buton Tengah.
Potensi itu, ujar Azhari, akan dikembangkan melalui keramba jaring apung dan keramba tancap. Setiap keramba diproyeksikan mampu menampung sekitar 500 ekor lobster dengan masa pemeliharaan delapan hingga sepuluh bulan.
Azhari menghitung, setiap satu keramba yang berisi 500 ekor lobster berpotensi menghasilkan pendapatan kotor hingga Rp350 juta dalam satu siklus panen, dengan asumsi seluruh lobster hidup dan harga jual mencapai Rp700 ribu per ekor.
“Kalau selama ini lobster lebih banyak diperdagangkan dalam bentuk ukuran muda, maka melalui budidaya, kita ingin masyarakat memperoleh nilai ekonomi yang jauh lebih besar. Karena itu, Transmarin ini harus diarahkan menjadi kawasan produksi, bukan hanya kawasan permukiman,” ujarnya.
Dalam rancangannya, peserta Transmarin, sambung Azhari, akan diprioritaskan bagi masyarakat lokal dengan usulan komposisi 60 persen warga lokal dan 40 persen pendatang. Komposisi tersebut dinilai penting agar program transmigrasi memperkuat kapasitas masyarakat Buton Tengah sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan pendatang yang memiliki keterampilan dan pengalaman usaha.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. (Foto: Sadli Saleh)
Gagasan Azhari tersesbut mendapat dukungan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae. Karena Ridwan menilai usulan Buton Tengah sejalan dengan arah pembangunan kawasan pesisir berbasis ekonomi produktif dan pengelolaan sumber daya kelautan.
Ridwan mengatakan, konsep Transmarin berbasis budidaya lobster dapat menjadi solusi bagi wilayah yang memiliki keterbatasan lahan pertanian, tetapi kaya akan potensi perairan.
Menurut Ridwan Bae, Usulan Bupati Buton Tengah ini sangat relevan karena berbasis pada potensi daerah. Ia mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada Menteri Transmigrasi dan mendapat respons positif.
“Jadi memang kami datang hari ini, pertama bersama pak Sekjend, untuk melihat transmarin tadi. Karena pada waktu Pak Bupati menyampaikan kepada saya, langsung saya bilang kepada Pak Menteri, di forum resmi saya sampaikan, dan direspon baik, setelah itu saya tindak lanjut bicara dengan Pak Bupati,” ungkap Ridwan.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, Edi Gunawan. (Foto: Sadli Saleh)
Dukungan serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi, Edi Gunawan. Ia menyatakan kementeriannya terbuka terhadap pengembangan kawasan Transmarin Buton Tengah, sepanjang seluruh persyaratan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan terpenuhi.
Menurut Edi, usulan lahan seluas lebih dari 50 hektare masih perlu diverifikasi, terutama terkait status lahannya. Pemerintah juga akan melakukan studi kelayakan untuk memastikan kawasan tersebut mampu menopang pengembangan budidaya lobster secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Terlebih masalah off taker nya. Biasanya Pak Memteri, kalau sudah jelas klu off taker nya, wah udah gak ada cerita itu Pak. langsung Pak Sekjend, selesaikan, apalagi dibelakangnya sudah ada Pak Ridwan,” pungkas Edi.
Edi menambahakn, sekitar Rp16,5 miliar program Kementerian Transmigrasi direncanakan masuk ke Buton Tengah pada 2027. Anggaran tersebut diharapkan dapat mendukung pembangunan kawasan, termasuk infrastruktur dasar dan penguatan kegiatan ekonomi masyarakat.